Lagi-Lagi BUMN Disuntik Uang Negara Lagi Kok Bisa

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengungkapkan kekesalannya terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di depan Menteri BUMN Erick Thohir.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat melakukan pertemuan dengan seluruh direksi BUMN di Labuan Bajo beberapa minggu lalu atau tepatnya Sabtu (16/10/2021).

Saat pengarahnya saat itu, Jokowi minta kepada Erick agar perusahaan BUMN yang kronis atau sakit tidak dimanjakan terus dengan memberikan penyertaan modal negara (PMN). Namun, kenyataannya PMN kepada BUMN akan tetap diberikan, bahkan ditambah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, total penambahan PMN diberikan untuk tiga BUMN yakni PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, dan PT Kereta Api (KAI) yang anggarannya mencapai Rp 33 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, alokasi PMN kepada tiga BUMN tersebut berasal dari cadangan dana penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN) dan juga sisa anggaran lebih (SAL).

"Penggunaan cadangan PEN dan SAL Tahun 2021 dalam untuk PMN sebesar Rp 33 triliun," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (8/11/2021).

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR tersebut Sri Mulyani juga mengungkapkan, selama ini ada BUMN yang mendapatkan PMN dan mampu memberikan kontribusi kepada negara melalui dividen.

Namun, ada juga BUMN yang sudah diberikan PMN, namun minim kontribusi kepada negara. BUMN yang disebutkan ini lah yang pernah diwanti-wanti oleh Presiden Jokowi agar tidak dimanja dengan diberikan suntikan modal.

Sri Mulyani pun senang ada BUMN yang tidak mendapatkan PMN namun mampu memberikan kontribusi besar terhadap negara, dalam hal ini adalah PT Telkom (Persero).

"Yang Bapak Presiden sampaikan di Labuan Bajo adalah beliau tidak ingin melihat BUMN yang tidak punya nilai tambah, nggak punya nilai tambah yang obvious (nyata) njaluk (minta) terus, gitu," tuturnya.

"Ada BUMN yang nggak pernah dapat PMN dan dia terus-menerus menyetorkan dividen, ya itu yang nggak bisa diapa-apakan, Telkom ya itu adalah permatanya negara," kata Sri Mulyani melanjutkan.

Secara rinci, ini berikut lembaga yang disuntik lewat pemanfaatan cadangan PEN sebesar Rp 33 triliun, dengan rincian PT Hutama Karya Rp 9,1 triliun, PT Waskita Karya Rp 7,9 triliun, Lembaga Pengelola Investasi Rp 15 triliun, dan Badan Bank Tanah Rp 1 triliun.

Alasan Sri Mulyani Pakai Dana Cadangan untuk PMN

Pemerintah memutuskan untuk menambah suntikan modal bagi dua lembaga di bawah Kementerian Keuangan dan 3 BUMN melalui penyertaan modal negara (PMN), menggunakan dana cadangan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN).

Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan tersebut bisa dilakukan, karena pemerintah menjadikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai landasan hukum.

Nah dalam menganggarkan dan melakukan eksekusi anggaran PC PEN 2021 ini, Sri Mulyani menjelaskan banyak sekali kejadian di lapangan yang tidak diprediksi, sehingga banyak anggaran yang kemudian tidak terserap.

"Sehingga penyerapan tidak optimal, itu kalau K/L (Kementerian/Lembaga) memiliki program, tapi ternyata nggak bisa jalan, kami tidak membiarkan dana itu idle (mengendap) di suatu program yang tidak bisa tereksekusi," ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (8/11/2021).

"Sehingga kami mencoba selalu mengubah, masih di dalam kewenangan Undang-Undang 2/2020, yaitu pengubahan dan tetap dilaporkan ke DPR," tuturnya.

Sementara, alasan lain kenapa pemerintah menggunakan SAL APBN 2021 untuk PMN di tahun depan, karena pemerintah sudah memiliki perhitungan atau proyeksi berapa arus kas yang akan diterima dan dibelanjakan di tahun ini.

Ditambah pemerintah juga memiliki pembiayaan APBN dan PC PEN yang bersumber dari Surat Keputusan Bersama (SKB) atau burden sharing dengan Bank Indonesia melalui SKB I, II, dan III.

"Dan kita punya anggaran banyak SAL-nya. Setiap bulan kita melakukan review bagaimana mengubah yang bisa diubah dalam perbendaharaan negara. Sehingga kita jumlah SAL itu tadi," tuturnya.

"Karena ternyata dari penerimaan dan pembiayaan dari SKB versus kecepatan belanja ini selalu dihadapkan dengan kita. Ini fungsi optimalisasi," kata Sri Mulyani melanjutkan.

Adapun Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, Sri Mulyani mengakui pihaknya setiap bulan selalu melihat kecepatan belanja dan proyeksi belanja sampai akhir tahun.

Juga melihat dari sisi penerimaan negara, baik pajak, bea cukai, PNBP tahun ini, yang dinilai cukup tinggi karena meroketnya harga komoditas.

"Kami melihat kuartal akhir, negara bakal naik tinggi banget dan berharap belanja akan akseleratif. Namun kita akan lihat semaksimal mungkin dia bisa belanja berapa bisa menyerap, disitu akan melihat proyeksi SAL akhir tahun," jelas Sri Mulyani.

PMN untuk tahun depan dilakukan, khususnya kepada BUMN kata Sri Mulyani harus dilakukan karena neraca keuangan beberapa BUMN mengalami kontraksi, sementara opsi yang dimiliki pemerintah hanya sedikit.

"Terus terang dengan neraca BUMN dengan berbagai penugasan-penugasan masa lalu, kita ingin BUMN melakukan penugasan negara dengan good governance dan neraca sehat, meskipun dengan dijamin atau tidak dijamin."

"Kadang opsinya tinggal sedikit dan optimalkan dalam ospi yang limited," jelas Sri Mulyani.

Seperti diketahui, pemerintah berkomitmen berinvestasi melalui penyertaan modal negara (PMN) pada 2022 senilai Rp 38,5 triliun.

PMN yang diberikan sebesar Rp 38,5 triliun, akan disalurkan kepada dua lembaga di bawah Kementerian Keuangan yakni PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).

Lima BUMN di tahun depan juga akan mendapatkan PMN. Kelima BUMN tersebut yakni PT Hutama Karya (PT HK), PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN), Perum Perumnas, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Sementara pemanfaatan SAL Rp 20,1 triliun diberikan kepada PT Hutama Karya sebesar Rp 9,9 triliun, PT Kereta Api Indonesia Rp 6,9 triliun, dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp 3,3 triliun.

Adapun suntikan modal untuk BUMN lainnya tidak berubah. PLN tetap Rp 5 triliun, PT PAL Indonesia Rp 1,28 triliun, PT Pelabuhan Indonesia III Rp 1,2 triliun, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC Rp 470 miliar, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp 977 miliar, dan Perum Perumnas Rp 20 triliun.

[Gambas:Video CNBC]

(hoi/hoi)

Share this post